Di Hadapan Pengurus Baru MES, Pemprov Jabar Beberkan Tantangan Pengangguran hingga Ketimpangan
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi hijau menjadi strategi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sumasna, saat mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat di Bandung, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutannya, Sumasna mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru MES Jawa Barat. Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan momentum memperkuat kontribusi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan di Jawa Barat.
“Setiap fase pembangunan melahirkan tantangan yang berbeda. Hari ini kita tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan itu mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia menilai tema “Sinergi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Hijau dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Barat” sangat relevan dengan arah pembangunan daerah. Menurutnya, ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab, sedangkan ekonomi hijau memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan.
Sumasna menyebut Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 53 juta jiwa, sekaligus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 12,96 persen terhadap perekonomian Indonesia.
Ia memaparkan, pada triwulan I 2026 ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,79 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, termasuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat yang selama ini aktif mendorong penguatan sektor ekonomi berbasis syariah.
Meski demikian, Sumasna mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkualitas. Pemerintah masih menghadapi tantangan berupa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 6,64 persen pada Februari 2026, sementara tingkat kemiskinan masih berada di angka 6,78 persen pada akhir 2025.
Ia menjelaskan, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat membuat setiap perubahan persentase memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah masyarakat yang terdampak.
“Persentasenya mungkin terlihat kecil, tetapi secara nominal jumlah masyarakatnya tetap sangat besar. Karena itu tantangan kita masih sangat nyata,” katanya.
Selain itu, stabilitas ekonomi juga harus terus dijaga. Hingga Juni 2026, inflasi tahunan Jawa Barat tercatat sebesar 3,03 persen.
Sumasna juga menyoroti tingginya ketimpangan ekonomi atau gini ratio di Jawa Barat, baik antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun di masing-masing wilayah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah sektor memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kepengurusan baru MES mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperluas implementasi ekonomi syariah yang inklusif, membuka lebih banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat.